Essay

KKN : Persoalan Akhlak Dipecahkan dengan Teknologi

November 20, 2013
Membicarakan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bukan hal yang dianggap tabu saat ini. Kasus ini malah menjadi sorotan utama di setiap berita apabila berhasil terungkap. Bagaimana tidak, Karena kasus ini bagai penyakit sosial yang telah menggerogoti mental para pejabat publik sehingga merusak tatanan pemerintahan  suatu Negara. Untuk menciptakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dibasmi hingga ke akar-akarnya.
Perilaku KKN di Negara kita, telah merambah dalam segala aspek kehidupan baik dalam lingkungan pemerintahan Negara dari pejabat tertinggi hingga pejabat terendah, dan tidak ketinggalan pula di lingkungan pejabat swasta telah terjankit penyakit KKN. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Namun bak jamur dimusim hujan, perilaku KKN makin bertambah bahkan susah dihentikan apalagi hingga akar.
Anehnya perilaku yang menyimpang ini seakan sudah bukan menjadi hal yang memalukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari pelaku yang sudah terbukti melakukannya, namun tetap saja bisa tersenyum dan bertingkah layaknya arti yang sedang mendapat sorotan. Tak ayal, jika ada indikasi pergeseran akhlak yang terjadi di masyarakat Negara ini. Seperti sebait puisi ‘Ketika Burung Merpati sore Melayang’ karya Taufiq Ismail.
Langit akhlak telah roboh di atas negeri
Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri
Karena hukum tak tegak, semua jadi begini
Negeriku sesak adegan tipu-menipu
Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku
Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku
Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku
Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku
Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku
Dari puisi diatas bisa dilihat bahwa rakyatlah yang menjadi korban dari kebobrokan akhlak para pejabatnya. Amanah rakyat yang seharusnya mereka kerjakan dengan baik malah menjadi boomerang yang menyerang mereka sendiri. Rakyat dikelilingi para penjahat bertampang malaikat yang seenaknya mengambil uang mereka. Karena uang yang telah mereka setorkan kepada Negara melalui pajak malah dikorupsi dengan alasan anggaran dana proyek tertentu, bukankah hal ini seperti “air susu dibalas dengan air tuba”?
Berbicara soal akhlak manusia memang susah untuk dirubah. Apalagi jika sudah tertanam dalam diri seseorang dan tidak dilakukan sendiri melainkan “berjamaah”. Sehingga perlu gerakan nyata untuk menyadarkan bahwa KKN benar-benar telah merusak aspek kehidupan masyarakat diberbagai bidang. Kampanye anti korupsi dirasa kurang cukup untuk menggugah hati nurani para koruptor untuk berhenti melakukan tidakan itu. Ketamakan dan keserakahan mereka hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Untuk itu harus ada cara lain sebagai langkah antisipasi dari pemerintah untuk mencegah oknum-oknum tertentu melakukan tindakan KKN.
Kemajuan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Indonesia bisa menjadi salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk memberantas KKN baik pada tataran pencegahan maupun pada tataran penindakan. Tindakan korupsi berkaitan erat dengan informasi. Oleh sebab itu, teknologi informasi memiliki  potensi peran yang besar dalam upaya-upaya menyelesaikan permasalahan ini.
Korupsi terjadi karena adanya niat dan peluang. Besarnya peluang terjadinya korupsi dapat diturunkan melalui peningkatan transparansi. Tingginya tingkat transparansi akan memperkecil ruang gerak mereka yang berniat korupsi karena segala sesuatunya terlihat terang benderang. Misalnya pada pengadaan barang tertentu seperti mobil, pemerintah dapat melakukan tender terbuka yang bisa diikuti masyarakat luas agar mereka dapat berkompetisi secara fair untuk mencegah adanya gratifikasi.
Sebenarnya DPR bersama-sama dengan pemerintah telah mengesahkan Undang Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.  Di dalam pasal 7 dinyatakan: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
Jadi jelas sekali dinyatakan dalam ayat 3 tentang kewajiban Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jika transparansi informasi dapat berjalan dengan baik maka masyarakat dapat mengoptimalkan perannya dalam proses pengawasan dan juga lebih mengetahui proses pengalokasian dana anggaran pemerintah. Sehingga peran teknologi akan semakin dirasakan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Selain itu, kejahatan korupsi berkaitan erat dengan proses aliran dana. Oleh sebab itu, teknologi memilki peran yang besar dalam melacak aliran dana yang tidak wajar. Para penegak hukum perlu belajar agar dapat menguasai teknologi dengan baik sehingga dapat melakukan analisis dengan baik ditengah besarnya data aliran dana yang ada. Kegiatan korupsi, yang sebagian besar dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak, akan memerlukan sistem informasi dan komunikasi untuk koordinasi. Di sini teknologi memiliki peran untuk melakukan penelusuran data dan komunikasi yang berkaitan dengan kejahatan korupsi telah terjadi.
Dalam pemanfaatan teknologi, hampir setiap penggunaan teknologi akan meninggalkan jejak. Jejak-jejak informasi dan komunikasi yang ditinggalkan dapat ditelusuri menggunakan teknologi. Memang terlihat ada kecenderungan para pelaku korupsi menggunakan cara-cara konvensional, untuk mengindari cara praktis yang bisa dilakukan dengan teknologi. Namun tetap saja pasti ada titik-titik dimana jejak itu ditinggalkan. Disinilah para penegak hukum diharapkan menguasai teknologi dengan baik sehingga dapat dengan jeli menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan para koruptor.
Tidak mudah memang mengatasi permasalahan akhlak seperti korupsi ini, karena para pelakunya sudah terorganisir dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka demi menguntungkan diri sendiri dan kongsi-kongsinya. Untuk itu diperlukan tidakan nyata yang kreatif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan ini. Teknologi yang dewasa ini semakin berkembang dapat dijadikan alat untuk melakukan pencegahan melalui transparasi data dan pelacakan data sebagai tindakan untuk mencari alat bukti jika terjadi tindak pidana korupsi. Jika penegak hukum dapat menjalankan hal ini dengan baik, maka dapat meminimalisir tindak pidana korusi dan menyelematkan uang rakyat.

Diikutsertakan dalam lomba Essay Sahabat Politeknik 2013 dan mendapat juara 3

Let's write your opinion

%d bloggers like this: